Senin, 24 Mei 2010

Visi TKLD Kab.Dompu Hasil Lokakarya PAK

VISI TATA KEPEMERINTAHAN LOKAL YANG DEMOKRATIS
MENUJU DOMPU
MANGGINI, MANGGARI, MATAROA

Kabupaten Dompu MANGGINI, MANGGARI, MATAROA menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak. Perencanaan yang melibatkan para pihak (Warga, OMS, proyek/donor dan stakeholder pembangunan lainnya) dimana Bappeda dan Litbang sebagai badan yang memiliki peran utama dalam proses perencanaan pembangunan. Proses ini akan mampu menumbuhkan keswadayaan warga dalam proses pembangunan untuk meningkatkan mutu pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pada dasarnya kesemuanya terfocus pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai upaya untuk mempercepat proses perubahan di Kabupaten, salah satunya adalah mendorong adanya ruang komunikasi antar para pihak yaitu adanya Forum Lintas Aktor. Peran utama Forum Lintas Aktor (FLA) adalah menjadi penggerak dalam membangun interaksi dinamis, komunikasi, koordinasi dan berbagi pembelajaran bersama. Forum lintas aktor ini memanfaatkan sekretariat bersama untuk memastikan terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, transparan dan akuntable baik di tingkat Desa, Kecamatan sampai lingkup Kabupaten. Selain itu ada ruang yang memungkinkan untuk dikembangkan lagi di masyarakat, yaitu sarana ibadah yang ada mulai dari desa hingga ke Kabupaten. Sarana tersebut dapat difungsikan bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai media bagi warga terutama perempuan, pemuda, anak, orang miskin dalam mendiskusikan perubahan-perubahan sosial.

Selain adanya FLA maka kebutuhan akan adanya data dan informasi sangatlah dibutuhkan untuk rujukan penyusunan tindakan atau upaya atau program yang akan dirancang. Syaratnya adalah data dan informasi tersebut harus lengkap, akurat, tersedia, mudah diakses dan dimanfaatkan oleh para pihak dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Data dan informasi ini juga menggambarkan keberadaan asset, potensi dan peluang sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses-proses pembangunan diatas.

Program pembangunan di Kabupaten Dompu, diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan umum seperti : pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kualitas layanan yang baik dapat tercapai apabila didukung adanya perubahan perilaku yang profesional sesuai dengan standard pelayanan minimal ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas. Di seluruh wilayah Kabupten Dompu diharapkan tersedia sarana pendidikan, akses terhadap pasar dan PUSPELKES (Pusat Pelayanan Kesehatan) siaga yang dapat memberikan layanan secara cepat, tepat, bermutu, terjangkau bagi orang miskin serta pembangunan sarana prasarana pendukung yang benar-benar mempertimbangkan aspek yang ramah lingkungan.
Selain itu Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat diwujudkan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat miskin, anak, perempuan dan kelompok marjinal lainnya. Sehingga tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Kabupaten Dompu. Kesetaraan laki-laki dan perempuan terwujud.
Kebijakan yang pro poor perlu menjadi dasar keberpihakan dalam pembangunan yang dijalankan dengan optimal sehingga mampu menyediakan pelayanan dasar yang terjangkau dan berkualitas, serta mampu mendorong peningkatan pendapatan keluarga. APBD yang dirancang harus menggambarkan nilai belanja publik dan belanja aparat yang proporsional yang dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat banyak.
Proses-proses pembangunan yang dilakukan juga perlu memberikan penghargaan kepada anak dan pemuda untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakatnya yang tertuang dalam strategi, kebijakan dan anggaran. Baik dibidang olahraga, kesenian, budaya dan pendidikan.
Kebijakan yang ada perlu didukung oleh kekuatan kolektif dari kebersamaan para aktor pembangunan. Baik DPRD maupun eksekutif harus mampu merumuskan kebijakan secara optimal dan tidak diskriminatif. Dewan sendiri perlu berperan secara aktif dan optimal dalam melaksanakan fungsi utamanya dalam penganggaran, legislasi dan pengawasan. Dewan secara terbuka hendaknya dapat menginformasikan agenda-agenda pentingnya kepada public, agar ruang komunikasi antara warga dan wakilnya dapat terjembatani dengan baik.

Dalam pengelolaan sumber daya alam perlu juga mempertimbangkan kelestarian lingkungan, kepentingan warga dan pemenuhan kebutuhan yang lebih besar lagi bagi Daerah. Pihak swasta atau investor yang datang ke Kabupaten Dompu secara transparan harus memberikan gambaran konsep pengelolaan usahanya dihadapan para pihak (Masyarakat, OMS, Pemda) sehingga terbangun iklim usaha yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan berwawasan lingkungan. Salah satunya adalah Pengelolaan kawasan Tambora dan kawasan-kawasan lainnya di dalam pengelolaanya harus mengedepankan prinsip keadilan, ramah lingkungan dan partisipasi warga setempat.
Potensi social ekonomi yang ada di Kabupaten Dompu relative cukup banyak dan menjanjikan yang masih memungkinkan dapat dioptimalkan lagi. Oleh karena itu Potensi sosial ekonomi tersebut harus mampu dikelola secara bijak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi petani dan nelayan yang merupakan kelompok yang dominan di Kabupaten Dompu. Petani dan nelayan harus terpacu dan sadar untuk membangun dirinya sendiri dalam mengelola ”lumbung pangan abadi” (konsep saving) sebagai bukti upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang dikelola secara kolektif berdasarkan nilai dan kearifan local. Untuk mendukung itu perlu ada dan tersedia layanan “Bank Rakyat Miskin” (bank yang berfokus pada penguatan modal bagi rakyat miskin) yang menyediakan layanan permodalan yang mudah dengan agunan yang proporsional.
Tidak kalah pentingnya adalah peran media dalam menyebarluaskan informasi yang mampu mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat. Selain itu peran media yang lain adalah sebagai alat komunikasi yang berkaitan dengan publikasi keberadaa asset, potensi dan keberhasilan pembangunan yang mudah dijangkau warga. Media-media yang ada, baik itu dalam bentuk media cetak maupun elektronik harus mampu bekerja dengan efektif, proporsional dan berimbang untuk mempublikasikan pembelajaran warga dan menjadi alat control warga terhadap proses pembangunan.

Kabupaten Dompu akan menjadi kabupaten yang Manggini, Manggari dan Mataroa, apabila Kabupaten Dompu Madani memiliki pemimpin yang bertanggungjawab, berpihak pada masyarakat miskin dan memiliki SDM yang berkualitas dalam menjalankan pembangunan, dengan menjunjung nilai-nilai agama, sosial budaya dan kearifan lokal serta memperhatikan kelestarian alam.

5.AGENDA
Berdasarkan hasil diskusi tentang Mimpi Kabupaten Dompu ke depan (VISI), maka berikut ini ada beberapa Agenda yang disepakati oleh para pihak, antara lain :
1.Penegakan hukum yang adil dan transparan
2.Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal ditunjang dengan ketersediaan sarana prasarana dan data serta informasi yang memadai dan berkualitas
3.Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Desa yang mampu mendorong Keberdayaan Warga terutama bagi Orang Miskin, Pemuda, Perempuan dan Kelompok Terpinggirkan dalam proses pembangunan
4.Mendorong terwujudnya Lingkungan dan SDA yang Lestari dan mampu mendukung Ketahanan Pangan.
5.Mengembangkan Forum Lintas Aktor sebagai penggerak dan membangun interaksi dinamis, komunikasi, koordinasi dan berbagi pembelajaran bersama antar aktor Kabupaten

Senin, 12 April 2010

Kegiatan Yang akan Dilaksanakan dan Mitra Kerja

1. Mempromosikan dan mengembangkan model-model masyarakat yang Emansipatoris, baik dari segi sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

2. Menjadikan LPMP sebagai pusat belajar bagi Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, Pemerintah, Pengusaha dan pihak-pihak lain.

3. Membangun dan mengembangkan Aliansi Strategis dengan berbagai kekuatan lain dalam rangka penguatan sektor kerakyatan.

4. Menggalang solidaritas untuk membendung pengaruh buruk dari Globalisasi, baik ditingkat Nasional dan Internasional.

5. Mengoptimalkan pengembangan teknologi yang berwatak kerakyatan diberbagai sektor kegiatan masyarakat .

Kegiatan Yang Sedang Dilaksanakan

1. Simpan pinjam dan usaha produktif

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:
- Melanjutkan kegiatan simpan pinjam dengan system pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok (PHBK) Kerjasama dengan Bank Indonesia.

- Pengembangan Usaha Kecil Perempuan kerjasama dengan YASPPUK Jakarta

- Pengembangan Usaha Kecil kerjasama dengan PKM Jakarta

- Perluasan Usaha Koperasi Swadaya LPMP

2. Tahun 2009 – Sekarang, Program Bantuan Stimulan Pembangunan perumahan Swadaya (BSP2S) Kerjasama dengan Menteri Perumahan RI.

Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan

1. Pengembangan terpadu masyarakat Desa Woja Riwo Dompu bekerja sama dengan USC Canada - Yogyakarta, tahun 1992 - 2002.

Adapun kegiatanya adalah sbb :
• Pengadaan bibit tanaman tahunan
• Pembuatan telaga/ sumur permanen untuk menyiram tanaman
• Pembinaan petani tambak dengan pemberian dana pinjaman bergulir (DPB)
• Peternakan sapi
• Kredit sertifikat tanah

2. Pertanian lahan kering miring melalui system agroforestry/ Wanatani di Desa Krama Bura Dompu, bekerja sama dengan Save The Children Mataram, tahun 1993 - 1996.

Adapun kegiatanya adalah sbb :
• Konservasi tanah dan air
• Pengadaan bibit tanaman teras dan bibit tanaman tahunan

3. Pertanian berkelanjutan di Desa Konte dan di Desa Tolo Kalo Kec. Kempo Kabupaten Dompu bekerja sama dengan CRS Jakarta tahun 1994 - 1996.

Adapun kegiatanya adalah sebagai berikut :
• Konservasi tanah dan air
• Pengadaan bibit tanaman teras dan bibit tanaman tahunan

4. Sanitasi dan air bersih di Kabupaten Dompu, kerjasama dengan proyek NTB ESWS tahun 1993 - 1996, kegiatanya berupa mengirim seorang petugas lapangan untuk mendampingi kelompok-kelompok yang dibentuk oleh proyek.

5. Pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Dompu kerjasama dengan WWF, Pemda Tingkat II Dompu dan Kanwil NTB tahun 1997 - 2001.

6. Program Budi Daya Lebah Madu, kerjasama dengan Sambang Diri Jakarta AUSAID Jakarta Tahun 1997 - 2001, adapun kegiatanya adalah sbb :
• Penggembalaan Lebah Madu Apis Mellifera
• Dana Bergulir
• Training

7. Proyek Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja dan Pembinaan Kelompok Tani Pemitra P2RWTI/ EISCDP- IFAD

Proyek ini dilaksanakan pada Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, dan Bima dengan melatih dan mendampingi 750 KK Petani Perkebunan khususnya Jambu Mente yang melibatkan 17 orang Tenaga Fasilitator dan 5 orang tenaga ahli.

8. Pendampingan kegiatan Program GERHAN mulai tahun 2003 – 2007

9. Pelatihan Demokratisasi bagi Pengurus Perempuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Pembangunan Desa (BPD) kerjasama LPMP Dompu dengan ACCESS , tahun 2003

10. Pertanian berkelanjutan Desa Mbawi (1994), Desa Matua, Desa Karamabura dan Desa Saneo Dompu kerjasama dengan FADO/ VECO Indonesia – Denpasar tahun 1998 - 2006.

Adapun Kegiatannya adalah sebagai berikut :
• Pertanian Lahan Kering (Konservasi, Tanaman Terasering tanaman umur panjang).
• Identifikasi lahan sawah ” Prinsip PHT”
• Pengkadasan sapi
• Simpan Pinjam

11. Program Pengembangan Desa Terpadu (Integrated Rural Development Project/ IRDP) Kerjasama dengan BORDA Jerman – Yogyakatrta, tahun 1998 – 2002.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :
• Pertanian
• Peternakan Sapi dan Itik
• Nelayan
• Kesehatan

12. Program Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Pohon Penghasil Kayu dan Buah kerjasama LPMP dengan ICRAF dan WAC.

13. Kesehatan,wanita/ gender,pendidikan dan latihan.

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :
• Kesehatan lingkungan
• Pengembangan wanita/ gender
• Pembinaan anak
• Penelitian, pendidikan dan latihan
• Penanggulangan dan pencegahan penyakit AIDS
• Seminar dan lokakarya Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
• Pelatihan Penyadaran Gender bagi tokoh agama
• Pelatihan Demokratisasi bagi perempuan pengurus LPM dan BPD se Kecamatan Dompu

14. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) LPMP Dompu

15. Program Pengembangan Partisipasi Lahan Kering Terpadu (PIDRA) kerjasama LPMP dengan Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian RI melalui Badan Urusan Ketahanan Pangan Daerah Propinsi NTB.

Adapun kegiatannya adalah :
• Community Development dan kesetaraan gender
• Pengembangan Usaha Mikro
• Pengembangan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

16. Program Penyuluhan Pendidikan

17. Program Penanganan Usaha Kesehatan Sekolah

18. Pelaksanaan Program Pendidikan Partisipatif: Kerjasama dengan PLAN Indonesia Dompu

19. Loka karya : Optimalisasi dan fungsi komite sekolah kerjasam dengan PLAN Indonesia Dompu

20. Proyek : Pelatihan Guru-guru UKS kerjasama dengan PLAN Indonesia Dompu

21. Proyek Pelaksanaan Lokakarya menggagas masa depan paradigma pendidikan kerjasama Insist – Jogyakarta, PLAN Indonesia Dompu dengan LPMP

Profil LPMP

A. SEJARAH ORGANISASI

LPMP merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang didirikan pada tanggal 2 April 1989 dengan Akte Notaris Abdurrahim,SH. Mataram No.82 Tanggal 26 Juni 1991, dan Akte Notaris Suriansyah, SH. Bima No. 48 Tanggal 22 Februari 2003.

Terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Dompu No.18/ PN.Dom/ AK/ W/ pds/ 1991, dan terdaftar sebagai LSM di Kantor Sosial Politik Kabupten Dompu dengan nomor Register 04/ LSM/ IX/ 1991 Tanggal 23 September 1991 dan menjadi anggota Forum Pengembangan Keswadayaan (Participatory Development Forum) di Jakarta Nomor Anggota : 94/ AGG/ 6/ 1992 serta terdaftar di Kanwil Departemen Sosial Propinsi NTB dengan Nomor : 281/ DTF/ BBS - OS/ NTB/ 1995.

LPMP di dirikan atas dasar kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi Sumber Daya Manusia (Sosial Ekonomi) dan kondisi Sumber Daya Alam yang sebagian belum di manfaatkan secara optimal.

B. TUJUAN, MANDAT, VISI, dan MIS

Tujuan LPMP
Pengembangan Masyarakat melalui Pertanian berkelanjutan, Usaha Produktif dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berperspektif gender.

Mandat
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, LPMP mengemban mandat sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan berbagai Program Pelayanan yang berpihak pada penguatan masyarakat (Empowerment)
2. Menyelenggarakan berbagai program insvestasi dan perdagangan dalam rangka kemandirian Ekonomi.
3. Mempengaruhi kebijakan negara dan kebijakan daerah untuk melindungi masyarakat sipil.
4. Melawan ketidak adilan pasar bebas dalam bentuk globalisasi sistem Politik dan Ekonomi,

Visi LPMP
Meningkatkan taraf hidup masyarakat papan bawah menjadi layak dengan memperhatikan perspektif gender, sehingga terwujud masyarakat yang adil, maju, sejahtera dan berdaulat.Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sendiri secara terorganisir dan berkesinambungan, melalui penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan alat produksi yang dilakukan secara bertanggung jawab dan lestari ; menghargai kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan hidup, memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan dan kearifan budaya lokal.

Misi LPMP
Misi LPMP adalah :
1. Berperan sebagai pelopor dan motor dan perubahan masyartakat Indonesia yang egaliter, maju, berdaulat, berkeadilan dan bermartabat.
2. Menjalankan usaha secara bersih, mandiri dan bertanggung jawab.
3. Memiliki kemampuan profesional yang berstandar regional, nasional dan interrnasional.
4. Bersama masyarakat mengembangkan bisnis kerakyatan yang berkeadilan.

C. STRATEGI

Dalam melaksanakan programnya LPMP melakukan analisa sosial dan metode pendekatan partisipatif melalui pengembangan kelembagaan yang berbasiskan pengembangan swadaya masyarakat dengan mengutamakan aspek dialog, musyawarah, kekeluargaan, kesederajatan, keterpaduan dan keberlanjutan.

D. SASARAN DAN PRINSIP KERJA
Sasaran program LPMP adalah masyarakat rentan yang tergabung dalam kelompok Swadaya Masyarakat sebagai wahana berbagai pelaksana kegiatan kelompok.
Prinsip yang menjadi pedoman keberhasilan LPMP dalam memberikan pelayanan konsultasi adalah :
- Manfaat penuh
LPMP memanfaatkan dan menggunakan metode- metode yang tepat serta pendekatan yang sesuai untuk mencapai persyaratan spesifikasi dan standar tekhnis.

- Nilai tambah
LPMP menawarkan alternatif-alternatif pemecahan masalah pada masyarakat dalam aspek-aspek tekhnis dan manajemen, dan organisasi.

- Kesinambungan
LPMP melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas konsultasinya tidak hanya berdasarkan waktu sekarang, tetapi juga mempertimbangkan kesinambungan program di masa yang akan datang.

- Karakteristik Lokal
LPMP selalu mempertimbangkan perbedaan-perbedaan lokasi program dalam hal kondisi Sosial, Ekonomi. Adat Istiadat, Budaya, Sumber Daya yang ada, keterbatasan dan potensi daerah.

- Peran Serta
LPMP selalu berusaha untuk meningkatkan keterlibatan dan peran serta berbagai potensi masyarakat yang ada dan lembaga dalam pelaksanaan program.

- Evaluasi dan Monitoring Perusahaan
LPMP selalu memonitoring dan mengevaluasi secara reguler semua kegiatan, apa yang dikerjakan merupakan pengalaman terbaik dalam meningkatkan kualitas dan proktif.

E. JENIS KEGIATAN / BIDANG GARAPAN

LPMP mempunyai komitmen untuk membangun masyarakat khususnya kelompok-kelompok miskin di pedesaan maupun Perkotaan. Sehingga setiap proyek dan program yang dilaksanakan diawali dengan berbagai studi kelayakan, studi kebijakan, studi tata ruang, penyusunan rencana strategis (Renstra), penyusunan action plan yang berbasis pada permasalahan, potensi dan prospek pengembangan ke depan dengan memperhatikan kerberlanjutan dan kelestarian yang menempatkan rakyat sebagai pusat pengembangan dan rakyat sebagai pusat kekuasaan maupun pusat penentu kebijakan bagi pengembangan wilayahnya.

Secara garis besar program LPMP meliputi semua aspek kehidupan rakyat terutama rakyat miskin, melalui analisis/ pendekatan multi dimensi dan inter disiplin ilmu, teknologi, komunikatif, PRA dan RRA. Bidang-bidang garapan LPMP tersebut adalah sbb :
1. Pertanian,teknologi hasil produksi pertanian , agroindustri, agrobisnis.
2. Peterrnakan dan pengembangan teknologi peternakan
3. Perikanan, kelautan dan wilayah pesisir
4. Kehutanan dan lingkungan hidup
5. Usaha produktif (Koperasi, simpan pinjam, dana bergulir, dsb)
6. Kesehatan dan air bersih
7. Pembinaan anak
8. Pengembangan wanita/ keadilan dan kesetaraan gender
9. Penelitian, studi kelayakan, pendidikan dan pelatihan
10.Pengembangan pariwisata (Ekoturisme) yang berbasis kerakyatan
11.Penegakan HAM, demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah
12.Perngembangan potensi unggulan daerah/ wilayah.

F. PERANGKAT ORGANISASI LPMP

1. Badan Pengurus Yayasan
Terdiri dari seorang ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, seorang anggota Staf Ahli dan Penasehat.

2. Eksekutif/ Pelaksana terdiri dari :
- Direktur Eksekutif
- Kepala Bagian Adsministrasi dan Keuangan
- Kepala Bidang Pertanian Terpadu
- Kepala Bidang Peterrnakan
- Kepala Bidang Usaha Produktif
- Kepala Bidang Diklat, Kesehatan, Wanita/ Gender dan Lingkungan

3. Keadaan Staf
Tenaga Full Time sebanyak 33 orang, sekaligus sebagai tenaga fasilitator yang mendampingi semua Kelompok Binaan di berbagai pelosok Desa, terutama di Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Barat dan Kodya Mataram.

G. METODE PENDAMPINGAN

1. Petugas Lapangan Tinggal di Desa
2. Petugas Lapangan memahami Desa dengan menggunakan Metode PRA (Participatory Rural Appraisal)
3. Pendampingan dari rumah kerumah
4. Melakukan Pendampingan dari lahan kelahan.